Kodesultra.Id, Kendari – Langkah percepatan digitalisasi keuangan daerah dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bersama Bank Sultra, Pemkab Konsel menyepakati kerja sama penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Tower Bank Sultra, Kendari, Selasa, 13 Oktober 2026.
Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo hadir langsung didampingi Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, Ketua DPRD Konsel Hamrin, Sekda Ichsan Porosi, dan Kepala BKAD Marwiyah Tombili. Dari pihak Bank Sultra hadir Direktur Utama Andri Permana Diputra Abubakar beserta jajaran direksi.
Penerapan KKPD ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Konsel untuk mewujudkan sistem transaksi keuangan daerah yang lebih modern. Dengan sistem nontunai, setiap proses belanja pemerintah diharapkan berlangsung lebih praktis, aman, tertib, dan mudah dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar menyatakan, pihaknya siap menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam transformasi layanan keuangan berbasis digital.
“Sebagai bank pembangunan daerah, kami berkomitmen penuh mendukung dari sisi infrastruktur, asistensi teknis, dan pendampingan agar KKPD di Konawe Selatan berjalan maksimal. Kolaborasi ini bukan hanya soal elektronifikasi transaksi, tapi membangun sistem keuangan publik yang efisien dan saling terhubung,” kata Andri.
Bupati Konsel Irham Kalenggo menilai kerja sama ini sebagai terobosan penting dalam reformasi tata kelola APBD.
“Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang modern, transparan dan efisien. Dengan KKPD, belanja operasional perangkat daerah bisa lebih cepat, akurat, dan mengurangi penggunaan uang tunai. Saya minta semua OPD siap secara teknis, taat aturan, dan perkuat pengawasan internal,” ujar Irham.
Sementara Kepala BKAD Konsel Marwiyah Tombili menambahkan, KKPD akan sangat membantu dalam aspek pencatatan dan kontrol belanja.
“Setiap transaksi yang memenuhi kriteria bisa dieksekusi secara praktis dan langsung terpantau secara real-time dalam sistem. Dengan begitu, akuntabilitas dan pengendalian anggaran kita jauh lebih kuat dan sesuai regulasi,” jelas Marwiyah.
Ia menegaskan, MoU dan PKS ini menjadi awal komitmen jangka panjang antara Pemkab Konsel dan Bank Sultra untuk pengawalan implementasi di lapangan.
“Penerapan KKPD diharapkan mampu mendorong efektivitas serapan APBD, memperluas transaksi nontunai di lingkup pemerintahan, serta mewujudkan tata kelola yang profesional, adaptif dan fokus pada pelayanan masyarakat,” tutup Marwiyah.





