Kodesultra.Id, Kendari : Rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Grup V Kopassus di Sulawesi Tenggara seluas 200 hektar yang disebut-sebut akan dimulai pada 2026 mendapat sorotan kritis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tenggara.
Ketua Eksternal PKC PMII Sultra, Sarwan, S.H, menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus terbuka kepada publik mengenai urgensi pembangunan markas elite militer di Sultra.
“Kami tidak menolak kehadiran TNI, apalagi Kopassus sebagai garda terdepan pertahanan bangsa. Tetapi yang harus dijawab dengan jujur adalah: apa urgensinya membangun markas sebesar itu di Sultra, sementara problem mendasar masyarakat seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan akibat tambang, dan keterbatasan infrastruktur dasar masih jauh dari kata selesai?” tegas Sarwan.
Menurutnya, narasi bahwa pembangunan Mako Kopassus akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat lokal patut dipertanyakan. “Kalau alasan ekonomi, bukankah sudah seharusnya pemerintah lebih fokus membangun industri rakyat, memperkuat sektor pertanian dan perikanan, serta memperbaiki jalan-jalan rusak di desa-desa? Jangan sampai Sultra hanya jadi proyek strategis militer tanpa menyelesaikan problem kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya.
Sarwan juga mengingatkan agar pembangunan ini tidak menyingkirkan kepentingan rakyat, khususnya terkait alokasi lahan. “Siapa yang menjamin lahan 200 hektar itu bukan lahan produktif masyarakat? Apakah sudah ada kajian lingkungan dan sosial yang transparan? Jangan sampai rakyat kecil jadi korban, sementara elit bersembunyi di balik jargon pertahanan negara,” tambahnya.
PMII Sultra mendesak agar pemerintah pusat maupun daerah segera membuka ruang dialog publik yang luas mengenai rencana pembangunan Mako Kopassus ini. “Keterlibatan rakyat harus menjadi bagian dari kebijakan strategis. Jangan sampai pembangunan markas militer di Sultra justru menghadirkan rasa waswas, bukan rasa aman bagi masyarakat,” pungkas Sarwan.
Selain itu, sarwan menyebut, harusnya penempatan Mako kopasus di tempatkan di daerah-daerah yang memang potensi terjadi Konflik, problem sultra hari bukan darurat Lingkungan dan Ekonomi serta Korupsi.
