Kodesultra.Id, Kendari : East Indonesia Malaca Project Institute (EIMPI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara segera melakukan audit khusus teknis dan keuangan terhadap proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 2 Lantai SMP Negeri 4 Kendari yang bersumber dari APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran Rp1,7 miliar.
Desakan ini disampaikan menyusul indikasi kuat ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, dengan kontrak ditandatangani oleh PPK.
Temuan Awal di Lapangan EIMPI mencatat sejumlah indikasi, antara lain:
Tidak terpasangnya papan proyek (melanggar prinsip transparansi).
Besi tulangan lantai dua diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (diameter/jumlah tidak sesuai gambar kerja dan RAB).
Mutu pengecoran beton buruk (berongga/honeycomb, tulangan terlihat) yang mengindikasikan metode pengecoran dan pemadatan tidak sesuai standar.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp1,7 miliar, kualitas bangunan dinilai tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna.
sesuai Dasar Hukum / Aturan yang Diduga Dilanggar Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
selanjutnya Prinsip transparan, akuntabel, profesional, bebas konflik kepentingan.
Kewajiban PPK pengendalian kontrak, pengawasan mutu, memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
selain itu terdapat pelanggaran hukum yakni PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS : ASN wajib menjunjung integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Yakni Di duga PPK dari proyek tersebut adala kadis itu sendiri. Di tambah Pembiaran pekerjaan tidak sesuai spesifikasi berpotensi melanggar etika ASN dan adanya potensi Kerugian keuangan negara.
harusnya kadis/ASN menjalankan tugas dan wewenang sesuai PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Kewajiban melaksanakan tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab.
Seharusnya Pekerjaan struktur wajib memenuhi SNI beton bertulang (kualitas material, pemadatan/vibrasi, penulangan sesuai gambar).
Terdapatnya Beton berongga (honeycomb) dan tulangan terlihat mengindikasikan ketidaksesuaian mutu pelaksanaan.
Olehnya perlu Melakukan audit khusus terhadap kesesuaian spesifikasi (besi tulangan, mutu beton, metode pengecoran) dengan RAB, gambar kerja, dan SNI.
Memeriksa peran dan tanggung jawab PPK serta pejabat terkait dalam pengendalian mutu dan pengawasan;
Menindak tegas bila ditemukan pelanggaran administrasi, etika ASN, hingga indikasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Penegasan, Pernyataan ini merupakan indikasi awal berbasis temuan lapangan dan perlu diverifikasi melalui audit resmi aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan wajib ditegakkan demi keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
