Kemenag RI didesak Copot Kakanwil Kemenag Sultra Terkait Dugaan 7 Proyek Gagal Mutu dan Monopoli

Kodesultra.Id, JAKARTA – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Peduli Hukum Sultra – Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Aksi tersebut digelar untuk mendesak Menteri Agama RI mengevaluasi total 7 proyek pekerjaan fisik di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulawesi Tenggara yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, gagal mutu, dan terindikasi adanya monopoli.

didepan Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, serdianto SH, menegaskan dugaanya. 7 item proyek dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, gagal mutu, terindikasi di monopoli, dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Sardianto, S.H.,menyebutkan 7 proyek yang wajib dievaluasi total:

1.  Pembangunan KUA Poasia, Kota Kendari
2.  Pembangunan KUA Asera, Kabupaten Konawe Utara
3.  Pembangunan KUA Kabupaten Kolaka
4.  Pembangunan KUA Batu Kara, Kabupaten Muna
5.  Pembangunan KUA Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur
6.  Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MIN 2 Muna
7.  Pembangunan MAN Insan Cendekia Kota Kendari

“ini berdasarkan data  lapangan. Kami punya dokumentasi foto dan video. Kondisi fisiknya diduga kuat tidak sesuai spesifikasi dan gagal mutu. Ini bukan lagi soal estetika, ini soal mutu konstruksi bangunan negara yang dibiayai APBN/APBD,” tegas Sardianto.

Diduga Sarat Korupsi dan Dimonopoli Sardianto menduga 7 proyek tersebut sarat akan praktik korupsi. Selain dugaan gagal mutu, ia juga menyoroti indikasi monopoli pekerjaan.

“Kami menduga 7 proyek ini terindikasi dimonopoli oleh pihak tertentu. Pola pemenang yang tender yang tidak bisa dianggap kebetulan. Jika benar dimonopoli dan dikerjakan asal jadi, itu adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Atas dasar itu, Koalisi menyampaikan 4 tuntutan tegas:

1. Copot Kepala Kanwil Kemenag Sultra yang dinilai gagal mengawal dan mengawasi pelaksanaan proyek fisik di wilayahnya.

2. Evaluasi Total 7 Proyek oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag RI, dengan melakukan audit teknis dan uji mutu independen di seluruh lokasi proyek.

3. Periksa PPK dan Kontraktor. Mendorong BPK RI dan KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Direktur CV. Elvirandah Dwi Konstruksi selaku pelaksana proyek Pembangunan MAN Insan Cendekia Kota Kendari

4. Hentikan Pencairan / Tunda PHO. Meminta agar proses serah terima pekerjaan (PHO) dan pencairan sisa anggaran tidak dilakukan sebelum hasil audit dan pengujian mutu dinyatakan memenuhi spesifikasi.

Sementara itu, orator aksi lainnya, Brian Putra, menegaskan aksi ini tidak akan berhenti sampai tuntutan dipenuhi.

“Kami pastikan aksi jilid II di Kementerian Agama akan berlanjut dan akan kami kawal sampai pencopotan Kepala Kanwil Kemenag Sultra dilakukan. Monopoli pekerjaan dan gagal mutu adalah bentuk perbuatan melawan hukum. Kami tidak akan diam melihat uang negara diduga dihamburkan untuk bangunan yang tidak layak,” tegas Brian.

Massa aksi menyatakan, jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada respons dan tindakan nyata dari Menteri Agama RI, pihaknya akan melanjutkan aksi ke Komisi VIII DPR RI, BPK RI, dan KPK RI dengan membawa seluruh bukti dokumentasi lapangan.

Penulis: Sawir