Kodesultra.Id, JAKARTA – Koalisi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra) menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Senin (16/11/2026).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan pembiaran aktivitas pertambangan pasir galian C ilegal di Desa Wawolindu, Kecamatan Asera , Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum.
Koordinator Aksi KPH Sultra, Sarwan, S.H., dalam orasinya menegaskan, aktivitas pengerukan pasir sungai di Wawolindu diduga dilakukan tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
“Faktanya jelas, pengerukan pasir di sungai Wawolindu ini diduga ilegal karena tidak memiliki IUP/SIPB. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, terang-terangan, pakai alat berat/penyedot pasir, tapi sampai hari ini tidak ada penindakan. Ini yang kami pertanyakan, ada apa dengan Polres Konawe Utara?” tegas Sarwan di depan Mabes Polri.
Sarwan menilai, pembiaran yang terjadi bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk kegagalan pengawasan dari pimpinan Polres Konawe Utara terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah hukumnya.
Sementara itu, orator aksi lainnya, Sardianto, menyampaikan dugaan yang lebih serius. Selain pembiaran, ia menduga ada keterlibatan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) yang membackup aktivitas tambang ilegal tersebut untuk kepentingan komersialisasi.
“Kami menduga bukan hanya dibiarkan, tapi ada oknum APH yang membackup. Buktinya, sampai hari ini belum perna tersentuh hukum. Sementara itu aktivitasnya gunakan masif.
Menurut Sardianto, jika dugaan tersebut benar, maka hal itu telah mencoreng marwah institusi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, serta melanggar kode etik profesi Polri.
Oleh sebab itu kami Desak Kapolri Copot Kapolres Konut.
adapun dasar desakan tersebut, KPH Sultra menyampaikan tiga tuntutan tegas kepada Kapolri :
1. Copot Kapolres Konawe Utara yang dinilai gagal menjalankan fungsi penegakan hukum dan melakukan pembiaran terhadap tambang pasir galian C ilegal di Desa Wawolindu kec. Asera, konawe utara.
2. Evaluasi dan Periksa Kasat Reskrim Polres Konawe Utara terkait dugaan pembiaran dan terhadap aktivitas tambang pasir ilegal. KPH Sultra meminta Propam Mabes Polri memeriksa Oknum APH tersebut.
3. Ambil Alih Penanganan dan penindakan Bareskrim Polri. KPH Sultra menyatakan tidak percaya lagi penanganan kasus ini di tingkat Polres, dan meminta agar pelaku, pemodal, dan pemilik alat segera ditangkap dan diproses sesuai Pasal 158 UU Minerba aturan hukum lainya.
“Kami datang ke Mabes Polri karena kami sudah tidak percaya lagi dengan Polres Konawe Utara. Kami minta Kapolri bersikap tegas. Jangan sampai Polri kalah dengan penambang ilegal yang di biarkan oknumnya APH itu sendiri,” tegas Sardianto.
Dampak Lingkungan, KPH Sultra juga menyoroti dampak lingkungan akibat pengerukan pasir yang tidak terkontrol. Pengerukan pasir sungai dikhawatirkan menyebabkan pendangkalan yang tidak merata, abrasi dan longsornya bantaran sungai, kekeruhan air, hingga mengancam permukiman dan lahan pertanian warga di Desa Wawolindu.
Selain itu, aktivitas tambang pasir ilegal tersebut juga diduga merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan merusak sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Tindak Lanjut, KPH Sultra menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu 7 x 24 jam tidak ada tindakan nyata dari Mabes Polri, pihaknya akan melaporkan dugaan keterlibatan oknum tersebut ke Divisi Propam Polri, Kompolnas, dan Komisi III DPR RI.
“Kami tidak akan berhenti. Wawolindu bukan milik pemodal. Sungai itu milik rakyat. Kami akan kawal sampai ada yang ditangkap dan ditindak,” tutup Sarwan.





