Menambang diluar IUP dan Rambah Kawasan Hutan, PT SHES didemo Di Mabes Polri

KODESULTRA.ID, Jakarta, 16 November 2026 – Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra) – Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Mereka mendesak Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Direktur PT Sukses Harmoni Energi Sejahtera (SHES) atas dugaan aktivitas penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Desa Landawe Utama, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Koordinator Aksi, Sarwan, menegaskan pihaknya telah mengantongi bukti kuat hasil investigasi lapangan berupa dokumentasi foto dan video aktivitas alat berat dan pengangkutan ore nikel di luar titik koordinat IUP perusahaan.

“Kami datang ke Mabes Polri karena kami menduga telah terjadi _illegal mining_ yang terstruktur. Bukti foto dan video sudah kami bawa. Kami minta Mabes Polri tidak hanya memanggil, tapi memeriksa Direktur PT SHES dan menghentikan aktivitasnya,” tegas Sarwan dalam orasinya.

Sorotan yang sama disampaikan Orator kedua, Sardianto. Ia mendorong Mabes Polri mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu.

“Hukum tidak boleh tumpul ke atas. Kalau rakyat kecil menambang tanpa izin langsung ditangkap, maka korporasi yang menambang di luar IUP juga harus diperlakukan sama. Usut sampai ke direkturnya,” ujar Sardianto.

Sementara itu, di tempat yang berbeda, Aspil selaku perwakilan Sultra meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Berdasarkan telaah data hasil investigasi lapangan, aktivitas PT SHES diduga kuat telah masuk dan merambah kawasan hutan tanpa mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) / Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

“Kami minta Satgas PKH jangan menunggu laporan. Turun ke Landawe Utama, cek koordinatnya. Diduga kuat aktivitas SHES berada di dalam kawasan hutan. Kalau terbukti, ini bukan lagi pelanggaran administrasi, tapi kejahatan kehutanan,” tegas Aspil.

Koalisi ini menegaskan, dugaan perbuatan PT SHES bukan pelanggaran ringan dan memiliki ancaman pidana berat:

1. Terkait Penambangan di Luar IUP (Illegal Mining)

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Pasal 158: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 160 Ayat (2): Setiap orang yang mempunyai IUP pada tahap Operasi Produksi tetapi melakukan kegiatan pengangkutan / penjualan mineral dari hasil penambangan di luar wilayah IUP-nya, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 Miliar.

Pasal 161: Penadah, penampung, pemanfaat, pengolah hasil tambang ilegal juga dipidana dengan sanksi yang sama.

Pasal 164 Ayat (1): Jika tindak pidana dilakukan oleh badan hukum / korporasi, pidana dikenakan terhadap pengurusnya (Direktur) dan badan hukumnya, ditambah perampasan keuntungan dan pencabutan izin usaha.

2. Terkait Perambahan Kawasan Hutan Tanpa IPPKH/PPKH

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) jo. UU Cipta Kerja:

Pasal 50 Ayat (3) Huruf (a) UU Kehutanan: Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Pasal 82 Ayat (1) Huruf (b) UU No. 18/2013 tentang P3H: Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon, penambangan, perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp500 Juta dan paling banyak Rp2,5 Miliar.

Pasal 89 Ayat (1) UU P3H: Jika dilakukan oleh korporasi, pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dan dikenakan denda paling banyak Rp5 Miliar, ditambah pencabutan izin usaha dan perampasan hasil kejahatan.

Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Satgas PKH: Satgas PKH berwenang melakukan penertiban, penyitaan, dan penyerahan kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin kepada negara.

TUNTUTAN KOALISI

1.  Mabes Polri segera memanggil dan memeriksa Direktur PT SHES.
2.  Bareskrim Polri segera menghentikan seluruh aktivitas penambangan di luar IUP di Desa Landawe Utama.
3.  Satgas PKH segera melakukan sidak dan audit batas IUP dan Kawasan Hutan di lokasi tersebut.
4.  KLHK dan ESDM mencabut IUP PT SHES apabila terbukti melakukan pelanggaran berat dan berulang.

Koalisi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum dan akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut dalam 14 hari kerja.

Penulis: Sawir