Kodesultra.Id, Surabaya – Komisi VIII DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses di Provinsi Jawa Timur pada Rabu (22/4). Kunjungan dipimpin Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, untuk menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan program di daerah.
Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan mitra kerja, Komisi VIII membahas sejumlah isu strategis. Isu tersebut meliputi dorongan penguatan dinas sosial, peningkatan standar keamanan pondok pesantren, serta penjaminan kualitas layanan bagi jemaah haji asal Jawa Timur.
Abidin Fikri menegaskan berbagai persoalan itu perlu mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret. “Permasalahan di lapangan tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa solusi nyata dari pemerintah,” ujarnya.
Ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Sinergi dinilai penting supaya program perlindungan sosial, keamanan pesantren, dan pelayanan haji benar-benar dirasakan masyarakat.
Terkait pondok pesantren, Komisi VIII menyoroti pentingnya standar keamanan dan keselamatan santri. Aspek yang disorot mencakup infrastruktur, mitigasi bencana, hingga pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren.
Untuk layanan haji, Komisi VIII meminta Pemda dan Kementerian Agama di daerah memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan optimal. Mulai dari manasik, pemeriksaan kesehatan, hingga akomodasi dan konsumsi jemaah harus memenuhi standar pelayanan minimal.
Abidin menambahkan, penguatan dinas sosial juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan penyaluran bantuan dan penanganan kelompok rentan. Kapasitas SDM serta dukungan anggaran dinsos di daerah perlu diperkuat agar program berjalan maksimal.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VIII DPR RI berharap seluruh upaya penguatan layanan di berbagai sektor dapat meningkatkan perlindungan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal di daerah.
