Wali Kota Kendari Pimpin Rakor Sinkronisasi Program : KADIN – HIPMI Soroti UMKM, Pariwisata dan Penguatan Ekonomi Daerah

kodesultra.Id, Kendari : Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pemerintah Kota Kendari bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi dan Kota Kendari serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi dan Kota Kendari di ruang rapat Wali Kota, Selasa (23/9/2025).

Rakor ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Wali Kota menyampaikan sejumlah isu strategis dan capaian indikator makro Kota Kendari, termasuk laju inflasi yang terjaga, yaitu -0,22% (bulan ke bulan), 2,89% (tahun ke tahun), dan 3,13% (tahun kalender).

BACA JUGA :  Tim Berkuda Detasemen Turangga Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri Ukir Prestasi di Arthayasa Open 2026

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dalam mewujudkan visi kota sebagai “Kota Layak Huni yang Semakin Maju, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dengan misi pembangunan SDM, penguatan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, serta transformasi sosial.

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan dari KADIN dan HIPMI menyampaikan masukan terkait pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal sebagai potensi unggulan.

Wakil Ketua Umum KADIN bidang UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan H. Rahman, mengusulkan agar pariwisata masuk dalam agenda prioritas pembangunan karena memiliki potensi mendongkrak perekonomian dan membuka lapangan kerja. Ia juga menyoroti pentingnya promosi makanan khas daerah seperti Sinonggi dan kuliner tradisional lainnya sebagai daya tarik wisata.

BACA JUGA :  Ungguli 80 Bank Daerah, Bank Sultra Sabet Penghargaan di Ajang The Asian Post Best Regional Champion Awards 2026

Ia mendorong adanya revisi regulasi serta keterlibatan aktif DPRD dan pemerintah kota dalam membentuk regulasi yang berpihak pada pengusaha lokal. Diskusi juga menyoroti pentingnya ketersediaan modal usaha bagi UMKM melalui akses dana KUR yang lebih fleksibel.

Pemerintah daerah didorong untuk berperan sebagai fasilitator dan memberikan rekomendasi yang dapat mempercepat penyaluran bantuan modal.

Penulis: Sarwan